Menghimpun UU, Perpu, PP, Perpres, Perda, Pergub, Perbup, Perwal, Perdes, SE dan SKB di Indonesia

Berikut merupakan Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Peraturan Desa, Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama:

     1.    Undang-Undang

a.    UU RI Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 

b.    UU RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

c.    UU RI Nomor  17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

d.   UU RI Nomor  19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

e.    UU RI Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. 

2.    Peraturan Pengganti Undang-Undang

a.       Perpu RI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

b.       Perpu RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang  Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

c.       Perpu RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

d.       Perpu RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pembemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e.      Perpu RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 

3.    Peraturan Pemerintah

a.       PP RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah.

b.       PP RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

c.       PP RI Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif.

d.      PP RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

e.      PP RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

    4.    Peraturan Presiden

a.      Perpres RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

b.      Perpres RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

c.       Perpres RI Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika. 

d.       Perpres RI Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

e.      Perpres RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas.

    5.    Peraturan Daerah

a.       Perda Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2010. 

b.      Perda Kota Banjarmasin Nomor 21  Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan.

c.       Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

d.      Perda Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

e.       Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Haji Khusus dan Umrah. 

    6.    Peraturan Gubernur

a.       Pergub Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Strandar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimatan Selatan. 

b.      Pergub Provinsi Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Harga Satuan Umum (HSU) Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013. 

c.       Pergub Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

d.      Pergub Provinsi Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2013. 

e.       Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014. 

    7.    Peraturan Bupati

a.       Perbup Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

b.      Perbup Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

c.       Perbup Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Sewa Menyewa dan Pengenaan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya. 

d.      Perbup Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. 

e.       Perbup Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Kabupaten Bangka Barat.

   8.    Peraturan Walikota

a.       Perwal Kota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Unit Pelaksana Teknik Pemadam Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

b.      Perwal Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakua Kota Bogor.

c.       Perwal Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Sebelum Penetapan Peraturan Tentang APBD Tahun Anggaran 2014 Untuk Bulan Januari Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

d.      Perwal Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi.

e.       Perwal Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum. 

   9.      Peraturan Desa

a.       Perdes Mandalahurip Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mandalahurip Tahun Anggaran 2008. 

b.      Perdes Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. 

c.       Perdes Semagar Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pungutan Desa Tahun 2010.

d.      Perdes Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Cupang.

e.       Perdes Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

  10.  Surat Edaran

a.         SE Walikota Surabaya 555/5554/436.6.8/2011 Tentang Tata Tertib Warnet.

b.         SE Walikota Batam Nomor 023/PERINDAGESDM-DAGRI/IX/2013 Tentang Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah Di Kota Batam.

c.         SE Bupati Sinjai Nomor 094/01.07.1584/Set Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai.

d.        SE Gubernur Bali Nomor 003.1/6853/BKD Tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2014. 

e.         SE Pemerintah DKI Jakarta Nomor 7/SE/2014 Tentang Penggunaan Subdomain www.jakartago.id dan Email @jakarta.goid. 

    11.    Surat Keputusan Bersama

a.       SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Penugurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

b.      SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

c.       SKB Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 72/PRS-2/KPTS/2010, Nomor 460-940 A Tahun 2010, Nomor 15a/SKB/XI/2010, Nomor 1640/Menkes/PB/XI/2010, Nomor MA/277/2010, Nomor B/32/XII/2010, Nomor SKB.23/Meneg.PP-PA/XI/2010, dan Nomor B/32/XI/2010 Tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan.

d.      SKB Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

e.       SKB Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 335 Tahun 2013, dan Nomor 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 Tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2014.

(Yang mau berbentuk file, silakan donwload di sini)